Benahi Data Kependudukan, Perlu Dana Rp9 Triliun

Hanya saja anggota Komisi XI pesimis, pemerintah bisa membenahi data kependudukan dalam waktu dua tahun. Dengan alasan terlalu singkat waktunya. Mereka juga menyoroti Depdagri sebagai pelaksana teknis dalam pendataan yang tidak optimal dalam mengelola data kependudukan.

“Cara kerja Depdagri dalam mengelola data kependudukan harus diubah. Tiap tahun selalu melakukan tender komputer untuk pengolahan data. Sudah habis miliaran rupiah, komputernya malah raib,” kritik Natsir Mansur, anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar.

Senada itu Melchias Mekeng menyoroti tender komputer di Depdagri yang kualitasnya diragukan. “Anggaran yang ditenderkan miliaran rupiah, tapi komputernya kok produk Glodok. Jadi jangan heran kalau tidak bisa bertahan.” (esy/JPNN)