Benahi Papua, Pemerintah Aktifkan UP4B

Rabu, 24 November 2010 – 19:42 WIB

Sungguhpun demikian, lanjut Djo, ibarat bapak dengan anak, pemerintah akan tetap memberikan perhatian khusus bagi Papua. "Apapun kondisinya, bapak berkewajiban mengurus anaknya."

Baca Juga:

Satgas Pemberantas Markus Jenguk Pengawal Gayus

Di tempat yang sama, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPD untuk Papua, AM Fatwa mendesak pemerintah untuk melepaskan desk Papua yang saat ini masih ditangani di bawah koordinasi Menko Polhukam.

"Kalau fokus pemerintah terhadap Papua dan Papua Barat itu lebih kepada peningkatan kesejahteraan rakyat, maka desk Papua dan Papua Barat harus dipindah dari Menko Polhukam ke Menko Kesra," sarannya.

Meletakan desk Papua dan Papua Barat di Menko Polhukam, kata Fatwa, merupakan sebuah tontonan yang menunjukkan kebodohan bangsa ini kepada dunia luar. "Pada undang-undang Otsus disebutkan otonomi khusus untuk menyejahterakan masyarakat, sementara desk-nya berada di Menko Polhukam," tegasnya.