Benar Ada Upaya Kudeta? Nih, Kenali Dahulu Prasyaratnya
A’raf pun mengingatkan pentingnya aturan yang tegas untuk menghukum pelaku politisasi SARA. “Ketika politisasi SARA berujung pada genosida, harus ada regulasi yang serius tentang ujaran kebencian,” lanjutnya.
Lebih lanjut A’raf mengaku belum melihat potensi militer di Indonesia akan mendongkel presiden yang dihasilkan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Menurutnya, ada proses reformasi internal di TNI hingga kini yang menjauhkan angkatan bersenjata itu dari penggulingan terhadap penguasa.
“Sampai saat ini TNI/Polri telah melalui proses reformasi yang panjang, tidak ingin melakukan kudeta,” ungkapnya.
Sedangkan sejarawan Boni Triyana dalam diskusi yang sama mengatakan, mayoritas kudeta yang berhasil karena pelakunya menunggangi massa. Pemimpin redaksi di Majalah Historia itu lantas membeber catatannya tentang kudeta-kudeta di berbagai negara.
“Ada 121 kudeta dengan menunggangi demonstrasi massa. Dibanding perjuangan bersenjata, hanya enam yang berhasil,” kata Bonnie.
Dia pun tak memungkiri bahwa banyak pihak khawatir terhadap aksi demonstrasi pada 4 November lalu atau yang dikenal dengan sebutan 411 merupakan upaya kudeta. Apalagi ada yang mencoba menggiring massa untuk menduduki parlemen.
Bonnie pun menegaskan, kudeta memang merupakan cara inkonstitusional untuk meraih kekuasaan. Namun, bisa saja pengambilalihan kekuasaan itu disahkan secara konstitusi.
“Contohnya kudeta 1965 (naiknya Orde Baru, red). Soeharto tidak bisa diadili karena sudah dikonstitusionalisasikan,” ulasnya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Pasca-aksi demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara pada 4 November lalu justru muncul suara-suara untuk memakzulkan Presiden Joko
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi
- Unilever Sebut Inklusi, Kesetaraan, dan Keragaman Kunci Bisnis Berkelanjutan