Benar Enggak sih? Ikut Reuni 212 Dapat Nilai A di UTS
“Pak Dahlan bilang kayak gini, nanti juga bakal kelihatan kok yang datang dengan tidak datang. Yang datang nanti dapat nilai A, dengan syarat menyerahkan foto atau ketemu langsung dengan saya di sana,” ujar mahasiswi itu.
Mahasiswa lainnya juga mengatakan bahwa ujian sebenarnya baru dilaksanakan Senin pekan depan. Meskipun dari jadwal kampus, UTS dijadwalkan 5-17 November. Sebab, dosen tersebut diketahui jarang masuk. “Memang sudah (lewat jadwal UTS, red) tapi dia kan belum karena enggak pernah masuk dosennya. Makanya Minggu pekan depan. Aturan Senin-nya karena hari Minggu-nya ada aksi, lalu jadi opsi, jadi aksi saja,” sebutnya.
Sementara Ketua Kelas PAI Semester V D Fatah membenarkan adanya kejadian tersebut. Dia menceritakan kejadian berawal saat Dahlan memberi pilihan pengganti UTS, antara mengerjakan tugas dengan pergi ke Reuni Aksi 212.
“Awalnya kami diberi dua pilihan. Pak Dahlan memberi pilihan, mau mengerjakan tugas soal atau pergi ke 212,” tutur Fatah saat dikonfirmasi.
Saat disinggung soal keterkaitan mata kuliah Sistem Pembelajaran PAI di SMP dengan Reuni Aksi 212, Fatah mengaku tidak mengetahui alasan sang dosen. “Kalau soal itu saya kurang tahu,” singkatnya.
Menyikapi hal itu, Humas UIKA Bogor Nurdin Al Aziez mewakili pihak universitas buka suara. Nurdin membantah adanya instruksi dosen untuk ikut Aksi 212. Dia pun menjelaskan bahwa kronologis mencuatnya informasi itu setelah ada satu mahasiswa yang bertanya apakah boleh mengikuti Reuni 212. Itu dijawab si dosen dengan ‘silakan’.
Kemudian tanpa sepengetahuannya, ketua kelas (komti) menyampaikan setiap mahasiswa di kelas tersebut wajib ikut Reuni 212 melalui grup WhatsApp.
“Padahal tidak ada instruksi ataupun imbauan apa pun. Apalagi mewajibkan mahasiswanya untuk ikut aksi. Jika ada, itu pun hak mereka. Sekali lagi, tidak ada dosen yang mewajibkan mahasiswanya untuk ikut Aksi 212 sebagaimana yang diinformasikan,” ungkapnya.
Beredar percakapan yang berisi UTS diganti menjadi wajib mengikuti Reuni 212 di Monas.
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Pengamat Tata Kota Sebut Aparat Lemah kepada Preman Bisa Hilangkan Kepercayaan Publik
- Pembongkaran Pasar Tumpah Bogor Dibatalkan, Warga Ancam Bongkar Sendiri
- Mak-Mak Majelis Taklim Dukung Rena Da Frina Pimpin Kota Bogor
- Preman Pasar Tumpah Bogor Provokasi Tolak Penggusuran, IPW: Polisi Jangan Kalah
- Kebakaran Gudang Alat Dekorasi di Bogor Sebabkan Satu Orang Meninggal