Benarkah Pembatasan Sosial Jadi Pilihan Terbaik?

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal (Letjen) Doni Monardo mengatakan Presiden Joko Widodo baru saja memutuskan tidak mengambil kebijakan karantina wilayah, tetapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Tentunya, kami harapkan ini menjadi pilihan terbaik, karena tidak ada negara satupun yang sangat sukses dalam menghadapi wabah ini,” kata Doni saat rapat kerja BNPB dengan Komisi VIII DPR secara virtual, Senin (6/4).

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang baru selesai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Jokowi itu menambahkan bahwa kepala negara telah membuat kebijakan dan strategi pemerintah menghadapi Covid-19.

Ia menegaskan, sejalan dengan kebijakan World Health Organization (WHO), maka pilihan yang ditempuh adalah social distancing, physical distancing. Yang intinya adalah menjaga jarak, dilarang berkerumun, kegiatan atau aktivitas baik itu belajar, berdoa, dan bekerja dari rumah.

Ia menambahkan melalui sejumlah peraturan perundangan, Presiden Jokowi telah menerbitkan tentang status kedaruratan kesehatan masyarakat yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Lebih lanjut Doni berharap dalam pelaksanaan kebijakan PSBB ini, aparat tidak sampai melakukan penegakan hukum. Dia berharap, aparat lebih melakukan upaya persuasif untuk meningkatkan kesadaran kolektif, disiplin individu maupun bersama. Doni menegaskan bahwa setiap negara setiap negara punya style, keunikan, dan kemampuan karakteristik dalam mengambil kebijakan.

“Kita harus yakin keputusan yang dipilih kepala negara kita adalah yang terbaik,” tegas perwira TNI dengan tiga bintang di pundaknya itu.

Doni menambahkan bahwa terkait PSBB itu, Gugus Tugas sudah berdiskusi dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia mengusulkan supaya Menkes Terawan membuat lagi surat yang ditujukan kepada kepala daerah yang mengajulan usulan PSBB, untuk melengkapi administarasi. Dia menjelaskan administrasi itu termasuk kesiapan mereka dalam menghadapi program PSBB, serta rencana aksinya.