Bendera Dibakar, PDIP Ungkit Sejarah Kesabaran Revolusioner Melawan Rezim Otoriter
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan memastikan tetap berada di jalur hukum dalam menghadapi aksi pembakaran bendera partai yang dilakukan massa penentang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6) lalu. PDIP meyakini kebenaran akan selalu menang dalam melawan pihak-pihak anarkistis dan otoriter sekalipun.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya selalu mengedepankan jalur hukum meski partai sering dikepung dan dipecah belah dengan stigma lama.
“Saya teringat ketika konsolidasi dilakukan pascaperistiwa Kudatuli 27 Juli 1996. Saat itu ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim. Namun Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten atau kota," kata Hasto dalam keterangan yang diterima, Jumat (26/6).
Menurut Hasto, saat itu ada yang memprotes langkah tersebut mengingat seluruh kekuasaan hukum dan kehakiman tunduk pada pemerintahan otoriter yang antidemokrasi. Hasto lantas mengingat pesan Megawati kala itu.
“Masak di antara lebih dari 267 kabupaten atau kota tidak ada satu pun hakim, atau jaksa atau polisi yang tidak punya hati nurani. Keyakinannya terbukti, seorang hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral," kata dia.
Atas dasar keyakinan yang sama, lanjut Hasto, perisitiwa pembakaran bendara juga menempuh jalur hukum. Hasto menyatakan Indonesia itu milik semua, bukan milik sekelompok orang.
PDIP juga meyakini pemerintahan Jokowi dan KH Ma’ruf Amin sebagai pemimpin yang selalu berdialog dan mendengarkan aspirasi rakyat. Sementara serangan ke PDI Perjuangan punya tujuan lebih jauh, yaitu mengganggu pemerintahan.
"Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kami kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami. Seluruh anggota dan kader partai itu satu komando. Kami nasionalis-soekarnois yang selalu berjuang untuk bangsa dan negara. Kami dididik untuk mencintai negara ini lebih dari segalanya dan membangun persaudaraan sebagai saudara sebangsa dan setanah air, untuk Indonesia yang satu," kata Hasto.
Perisitiwa pembakaran bendara PDIP juga menempuh jalur hukum. Hasto menyatakan Indonesia itu milik semua, bukan milik sekelompok orang.
- Pencegahan Yasonna Laoly ke Luar Negeri jadi Pukulan Beruntun untuk PDIP
- Kasus Hasto Bukan Politisasi, KPK Harus Berani Melawan Intervensi
- Ditetapkan Tersangka oleh KPK, Hasto Memahami Risiko Bersuara Kritis
- PDIP Fokus Persiapkan Langkah Hukum untuk Hasto Kristiyanto
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru dari BKN soal PPPK Tahap 1, Tolong Jangan Diabaikan
- Sekjen PDIP Sudah Tersangka, Lalu Bagaimana Sikap KPK soal Harun Masiku? Jawabannya Klasik