Benny: Kalau Semua Bekerja, Human Trafficking Hilang
jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman memberikan perhatian serius atas persoalan kemiskinan yang membelit di wilayah timur Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur.
Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengatakan, kemiskinan yang masih membelit mayoritas rakyat di Provinsi NTT menjadi penyebab utama dari tingginya kasus perdagangan orang di daerah ini.
Menurut Benny, kalau semua orang di wilayah ini bekerja dan punya uang maka tidak mungkin ada lagi orang yang mau kerja di luar daerah.
"Jadi, dengan sendirinya persoalan human trafficking dapat diatasi," kata Benny saat memberikan kuliah umum bagi civitas akademika Universitas Timor (Unimor) di gedung Student Center Unimor, Jumat (2/6).
Benny menambahkan, jika persoalan kemiskinan bisa dientaskan, tidak akan ada lagi masyarakat yang mudah dirayu oleh para pelaku human trafficking.
Benny yang juga calon gubernur NTT mengatakan, supaya permasalahan tersebut tidak terjadi, maka solusinya adalah dengan penyediaan lapangan oleh pemerintah daerah.
“Komitmen dari pemerintah daerah sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan agar tidak berdampak pada human trafficking," ujar anggota DPR tiga periode dari dapil NTT itu.
Karenanya Benny menyarankan pemerintah desa untuk wajib membangun balai latihan kerja sehingga apabila ada masyarakat desa yang ingin bekerja di luar daerah sudah dibekali dengan keterampilan yang memadai.(boy/jpnn)
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman memberikan perhatian serius atas persoalan kemiskinan yang membelit di wilayah timur Indonesia
Redaktur & Reporter : Boy
- PPN 12 Persen, Arus Bawah Prabowo Punya Pandangan Seperti Ini
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- 5 Berita Terpopuler: Cermati 11 Ketentuan KepmenPAN-RB 634 soal Honorer TMS & Belum Melamar, Ada Jabatan yang Disorot
- Mufida DPR Ingatkan Kemenkes Banyak Mendengar saat Menyusun RPMK
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Forkopi Minta RUU Perkoperasian Tak Buru-Buru Disahkan, Banyak Poin Perlu Dibahas