Benny Persoalkan Tidak Ada TWK di Rencana Kerja Polri, Kejagung, dan Kemenkumham

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III Benny K Harman menyoroti soal pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tidak tercantum di dalam rencana kerja Polri, Kejaksaan Agung, serta Kementerian Hukum dan HAM pada anggaran 2022.

Benny mengungkapkan itu saat Komisi III menggelar rapat kerja dengan pimpinan Polri, Kejagung, dan Kemenkumham di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/6).

"Saya dengar tadi tidak satu pun kata muncul ada agenda untuk TWK sebagai bagian dari pembinaan," kata pria kelahiran Nusa Tenggara Timur tersebut.

Benny menyinggung keadilan dengan dilaksanakannya TWK di Polri, Kejagung, dan Kemenkumham.

Sebab pelaksanaan tes itu sudah dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk alih status pegawai antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Kalau boleh, di kejaksaan kepolisian dan Kumham juga dilakukan hal yang sama," ujar dia.

Namun, Benny berharap, pelaksanaan TWK bukan untuk menjegal atau memecat orang. Termasuk, ketika tiga instansi melaksanakan TWK bagi para personelnya.