Bentengi Jokowi dari Mafia Anggaran

JAKARTA - PDI Perjuangan akan mengawal dan terus mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dalam mengantisipasi mafia anggaran. Betapa tidak, sebagai partai yang mengusung Jokowi menduduki kursi orang nomor satu di Jakarta, tentunya memiliki tanggung jawab moral terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

Apalagi terkait dengan uang rakyat yang ditampung dalam APBD DKI, kerap rawan diselewengkan dan dirasuki kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Akibatnya, banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Sehingga kepemimpinan ibu kota saat ini diharapkan mampu mensinergikan program pro rakyat dengan alokasi anggaran.

Wakil Ketua PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin mengingatkan kepada Gubernur Jokowi agar mewaspadai permainan mafia anggaran. Selama ini banyak disinyalir permainan anggaran, baik oleh oknum di lingkungan DPRD DKI maupun oknum pejabat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkungan Pemprov DKI.

Permainan anggaran untuk kepentingan segelintir kalangan itu, kata Boy, sangat dimungkinkan terjadi. Sebab APBD DKI Jakarta di tahun 2013 diprediksi mencapai Rp 44 triliun, atau mengalami kenaikan 10 persen dibandingkan APBD Perubahan DKI 2012. “Kami tak memungkiri terdapat oknum di dewan yang bermain anggaran. Begitu juga di SKPD,” ujar dia kepada INDOPOS (Grup JPNN, kemarin (17/10).