Bentengi Jokowi dari Mafia Anggaran

Namun sebagai mantan walikota, tambah Sugiyanto, Gubernur Jokowi memiliki pengalaman dalam penyusunan anggaran. Hanya saja, Ibu Kota DKI Jakarta memiliki anggaran yang sangat besar. “Jokowi harus berani menolak usulan anggaran yang bukan dari dinas dan suku dinas. Harus diwaspadai usulan dinas yang juga titipan dari pengusaha. Ketika dikejar oleh dewan, dinas tak bisa menjelaskan secara detail. Artinya waspadai dinas dan sudin yang masuk angin,” ungkapnya.

Menurut dia, Rancangan APBD DKI 2013 paling lambat harus diusulkan DPRD DKI tanggal 30 Novermber 2012, karena harus diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “APBD 2013 harus mulai berjalan 1 Januari. Kalau telat berdampak pada kepentingan publik,” kata Sugiyanto.

Memandang pada kondisi tersebut, imbuh Sugiyanto, Gubernur Jokowi perlu memikirkannya secara serius. Apalagi sejak dilantik hanya sibuk menyerap aspirasi masyarakat dan memantau langsung situasi dan kondisi di lapangan.

“Jangan sampai hanya sibuk kunjungi kampung-kampung seperti layaknya turis lokal, sehingga melupakan waktu penyusunan anggaran. Program-programnya sudah ditunggu masyarakat. Realisasinya pasti seiring dengan alokasian anggaran,” pungkasnya. (rul)