Bentuk Tim di 17 Daerah, Fajar Hasan Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Sultra di Senayan

jpnn.com - Calon anggota DPR RI dari PDIP, Muhamad Fajar Hasan terus melakukan kerja-kerja pemenangan di seluruh penjuru Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan daerah pemilihannya.
Dia aktif bertemu dan menyapa masyarakat dari berbagai komponen guna menyosialisasikan gagasan dan agenda yang akan dikerjakan ketika terpilih menjadi wakil masyarakat Sultra di Senayan.
“Aspirasi masyarakat Sultra harus diperjuangkan di level nasional secara sungguh-sungguh dengan komitmen tinggi," kata Muhammad Fajar Hasan, Kamis (9/11), melalui siaran persnya.
Fajar mengeklaim berkomitmen memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pusat deposito nikel terbesar di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki blueprint atau konsepsi besar yang menjadi panduan dalam tata kelola nikel.
“Selama ini, tata kelola nikel masih sporadis, hanya berorientasi bisnis semata. Kepentingan warga lokal belum maksimal terintegrasi dalam rencana bisnis para pengusaha di sektor nikel,” ungkap mantan ketua senat mahasiswa UHO.
Lebih lanjut pengusaha muda Sultra itu mengaku sudah turun langsung ke akar rumput untuk menyerap aspirasi mereka.
Menurut dia, masyarakat Sultra sangat berharap program hilirisasi yang saat ini sedang berjalan di tetap dilanjutkan.
Calon anggota DPR RI dari PDIP, Muhamad Fajar Hasan terus melakukan kerja-kerja pemenangan di seluruh penjuru Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan daerah p
- 5 Berita Terpopuler: Kapan Pengisian DRH NIP PPPK? Simak Penjelasan Kepala BKN, Alhamdulillah Perjuangan Tak Sia-sia
- Rayakan 70th KAA, Usman Hamid And The Blackstones Bawakan Album Baru Kritik Sosial
- Megawati Usulkan KAA Jilid II Bahas Kondisi Global dan Kemerdekaan Palestina
- Brando PDIP Minta Dispenda Kawal Ketat Kebijakan Pramono Turunkan Tarif BBM Kendaraan untuk Warga Jakarta
- Maqdir Sebut KPK Bangun Narasi Keliru Soal Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
- Bikin Surat Lagi, Hasto Kian Yakin Perkara yang Menjeratnya sebagai Pengadilan Politik