Benturan Kepentingan Presiden

Ungkapan ini benar secara normatif, namun bisa membelakangi ungkapan presiden sebelumnya.

Krisis Etik

Sekalipun Presiden Jokowi berpisah jalan politik dengan PDI Perjuangan, karena memilih anaknya maju kandidat cawapres dan berkontestasi elektoral dengan Ganjar Mahfud yang didukung PDI Perjuangan, namun saya berpandangan, institusi kepresidenan harus kita jaga muruahnya.

Sejak pencalonan Gibran Rakabumi sebagai calon wakil presiden melalui “pembegalan” pasal di Mahkamah Konstitusi (MK), kejadian ini menuai krisis terhadap kedudukan kita sebagai negara hukum.

Kepercayaan terhadap MK melorot. Syahdan, kejadian ini tidak bisa dipungkiri berkait dengan konflik kepentingan keluarga presiden. Ketua MK yang notabene saudara ipar presiden dan paman, dari pihak yang diuntungkan atas perkara tersebut. Kejadian ini menuai krisis etis terhadap Presiden Jokowi

Gemuruh suara publik menyoal peristiwa di atas dianggap angin lalu. Lanjut cerita, atas pernyataan Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, saya lebih menaruh respek dan hormat terhadap beliau, bila dinyatakan saja oleh beliau, bila ingin mengoreksi kehendaknya untuk netral, demi putra sulung, beliau dapat cuti selama Pilpres, menyerahkan tampuk kepemimpinan pemerintahan sementara kepada wakil presiden, sebagaimana di atur dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Ketimbang beliau menyatakan netral, tetapi secara subtansial menggunakan fasilitas negara dan perangkat kekuasaan pemerintahan berpihak kepada sang putra.

Saya kira hal ini akan nenambah akumulasi krisis etik terhadap lembaga kepresidenan.