Beradu Cepat Melawan Covid-19

Tedros menyerukan semua negara menghilangkan hambatan finansial demi mengurus pandemi COVID-19. Jika ada yang menunda atau melepas tangan karena persoalan finansial, mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri tetapi juga membuat pandemi menjadi lebih sulit untuk dikendalikan dan membuat masyarakat menjadi semakin berisiko terkena.

Ia menyebut beberapa negara menangguhkan biaya layanan kesehatan dan menyediakan pengujian dan perawatan gratis untuk penanganan COVID-19, terlepas dari persoalan asuransi seseorang, kewarganegaraan, atau status tempat tinggal.

“Kami mendorong langkah-langkah tersebut. Ini kondisi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menuntut respons yang juga belum pernah dilakukan sebelumnya,” ujar Tedros.

Kecepatan daerah

Guna menindaklanjuti penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat menghadapi COVID-19 dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020, maka pada Jumat (3/4), Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Namun, Permenkes yang menjadi petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PSBB sebagaimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 tersebut disambut beragam oleh mereka di daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan segera melakukan percepatan dalam penanganan COVID-19 di provinsinya setelah keluarnya PP tentang PSBB dan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tersebut.

"Apa yang sudah kami siapkan kemarin, sekarang sudah terpayungi. Tugas kami selanjutnya adalah mengakselerasi ini agar bisa segera dieksekusi," katanya.