Beragam Aduan seputar Tes CPNS Masuk Ombudsman

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Laode Ida menilai tes CPNS tahun ini masih banyak indikasi kurang profesional dari para penyelenggara.

Mulai CPNS tahap satu di Kementerian Hukum dan HAM serta tahap kedua di 60 kementerian/lembaga. Salah satunya adalah kesiapan penyelenggara dari BKN dan Kementerian PAN-RB yang dinilai minim.

”Kami terima laporan lokasi tes di Makassar sampai ada yang kebanjiran. Di lokasi lainnya bahkan tempat tes CPNS juga dipakai pesta kawinan sebelumnya,” ungkap Laode kemarin.

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh ORI pada Jumat (3/11) ternyata pihak BKN yang hadir pada saat itu mengakui persiapan yang mepet.

Pemenang lelang baru didapatkan tiga hari sebelum pelaksanaan tes. ”Kalau persiapan mepet dan pelaksanaanya tidak bagus tentu yang dirugikan lagi-lagi peserta, masyarakat,” tambah mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu.

Termasuk pula temuan data hasil tes CPNS Kemenekeu di Medan yang diikuti 1.775 peserta. Data hasil seleksi kompetensi dasar (SKD) itu tidak terkirim tepat waktu seperti hasil tes di daerah lainnya. Sehingga pengumumannya pun disusulkan.

Selain itu, Laode juga menyoroti tentang syarat pelamar CPNS yang harus berasal dari kampus atau program studi terakreditasi A.

Menurut dia, syarat tersebut salah satu bentuk diskriminasi terhadap hak seluruh warga Indonesia yang ingin menjadi PNS.