Berani-beraninya Negara Arab Nasehati Taliban soal Hak Perempuan

jpnn.com, DOHA - Menteri luar negeri Qatar, Senin (12/9), mengatakan negaranya telah meminta Taliban, sebagai penguasa baru Afghanistan, untuk menghormati hak-hak perempuan.

Menlu Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani juga mengatakan masih terlalu dini bagi Qatar untuk mempertimbangkan memberikan pengakuan pada pemerintahan Taliban.

"Kami selalu meminta kepada Taliban dan pemerintah, kami menekankan permintaan itu kemarin, bahwa pencapaian rakyat Afghanistan harus dilindungi, termasuk hak-hak perempuan dan peran mereka dalam pembangunan di Afghanistan," kata Sheikh Mohammed.

Ia berbicara selama konferensi pers bersama dengan Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian di Doha, ibu kota Qatar.

Saat berkuasa selama 1996-2001, Taliban menerapkan pembatasan secara keras terhadap hak-hak perempuan, antara lain melarang perempuan mendapatkan pendidikan maupun bekerja.

Ada kekhawatiran bahwa pembatasan seperti itu akan kembali diberlakukan setelah Taliban kembali ke tampuk kekuasaan pada Agustus --saat pemerintahan Afghanistan dukungan Barat runtuh dan negara-negara asing menarik pasukannya.

Qatar sendiri, kerajaan absolut yang tidak membolehkan partai-partai politik muncul, juga mendapat kritik dari Human Rights Watch dan kalangan pembela HAM terkait sikapnya menyangkut perempuan.

Kendati kebebasan di negara Arab itu relatif berjalan, perempuan masih dikenai sistem perwalian.