Berani Jamin Tidak Ada Lagi Nama Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Sampai kemarin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh belum bersedia membeber langkah darurat penarikan naskah unas SMP. Dia hanya berujar bahwa masyarakat bisa memastikan tidak ada lagi nama Jokowi dalam naskah ujian tahunan itu.

Kemendikbud terpaksa menarik lagi naskah unas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Pemicunya adalah di dalam naskah itu, terdapat nama Gubernur DKI Jakarta sekaligus calon persiden PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi).

"Saya tidak mau menyebut nama-nama dalam materi unas. Ayo dibuktikan apakah pada unas bahasa Indonesia Senin depan (5/5) ada nama si X atau si Y," ujar menteri asal Surabaya itu.
 
Nuh juga tidak bersedia merinci di mana saja penarikan naskah ujian itu dilakukan. Termasuk juga pembengkakan biaya penyelenggaraan unas, dia tidak bersedia membebernya.

Dia hanya menegaskan bahwa yang terpenting unas SMP yang dimulai 5 Mei nanti berjalan serentak tanpa ada hambatan.
 
Untuk memastikan unas SMP ini berjalan lancar, Nuh kemarin menggelar telekonferensi dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) provinsi seluruh Indonesia. Hasilya, seluruh LPMP yang diajak telewicara itu menyatakan naskah sudah ada di provinsi dan siap didistribusikan ke kabupaten/kota hingga ke sekolah.
 
Dalam telekonferensi ini, pihak LPMP dari seluruh Indonesia tidak ada yang menyinggung soal penarikan naskah unas bahasa Indonesia. Ada dugaan bahwa Kemendikbud sengaja mengkondisikan LPMP tidak bercerita soal penarikan ini. Indikasinya adalah, sebelum telekonferensi yang terbuka untuk wartawan, ada sesi telekonferensi tetapi bersifat tertutup.
 
Laporan dari LPMP Jambi misalnya, saat ini posisi naskah sudah ada di tingkat provinsi. Titik pendistribusian terjauh dari pusat provinsi Jambi adalah di Kerinci, yang harus ditempuh 12 jam perjalanan darat. Diperkirakan naskah unas SMP tiba di Kerinci Minggu (4/5) pagi.
 
Kondisi serupa juga dilaporkan dari LPMP Papua. Mereka mengabarkan sebagian naskah sudah mulai bergerak menuju kabupaten dan kota yang jauh-jauh. Sementara itu LPMP dari NTB (Nusa Tenggara Barat) melaporkan bahwa naskah unas SMP saat ini sudah berada di kabupaten dan kota.
 
Di tengah persiapan penyelenggaraan unas SMP ini, Kemendikbud juga menerima kabar tidak sedap. Yakni adanya gelombang atau aksi bersama dari para guru yang menolak ikut menjaga ujian. Aksi itu diambil sebagai wujud protes karena sampai sekarang belum menerima tunjangan profesi guru (TPG).
 
"Urusan menjaga unas ini jangan dipakai sebagai bargaining (daya tawar) karena belum menerima TPG," katanya.

Nuh mengatakan pemerintah pusat atau daerah bertugas untuk menyalurkan TPG itu secara lancar. Sedangkan para guru memiliki tugas untuk menjaga unas. Dia meminta kerjasama para guru untuk ikut mensukseskan unas.

Ketua Umum PGRI Sulistyo mengatakan pencairan TPG tahun ini sangat jelek. Menurutnya banyak guru PNS maupun swasta yang belum mendapatkan kucuran TPG. "Wajar kalau ada aksi demo (tidak mau menjaga unas, red)," ujar dia.
 
Menurutnya Kemendikbud boleh-boleh melarang para guru untuk mogok mengawasi unas. Sulistyo mengatakan sistem di Kemendikbud saat ini perlu dibenarhi. "Masak ada guru yang harusnya mendapat TPG, tetapi gara-gara tidak mengajar 1 jam pelajaran saja TPG-nya tidak cair," pungkasnya. (wan)