Berantas Korupsi, Peran Masyarakat Diabaikan

JAKARTA - Reformasi antikorupsi harus didorong dari luar pemerintah. Pasalnya, saat ini masih memperlihatkan tingkat state capture type of cooruption dan korupsi birokrasi (petty corruption) yang sama parahnya, dan keadaan governance yang buruk (poor to fair).

Menurut Teten Masduki, harusnya masyarakat madani dan sektor swasta dimobilisasi untuk mendorong perubahan (politik dan ekonomi). Hanya saja program antikorupsi nasional mengabaikan kondisi itu.  "Ide perlawanan dari luar acap kali diabaikan, karena gerakan sosial antikorupsi yang sedang tumbuh dan meluas hingga ke pelosok-pelosok kenyataanya belum memiliki fondasi yang kuat sehingga belum berpengaruh," kata Teten di Jakarta, Minggu (20/11).

Dia ikut menyayangkan para donor yang lebih tertarik membiayai program-program jangka pendek dan tematik, ketimbang mengucurkan dana untuk penguatan sumberdaya manusia dan kapasitas institusi masyarakat. "Mengharapkan filantropi dalam negeri bukan ide yang baik saat ini. Selain belum berkembang, juga banyak benturan kepentingan dengan banyak tujuan gerakan sosial," cetus Teten.

Parahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dan pemberantasan korupsi kurang mendapat dukungan dari pemerintah dan parlemen. Semangat melawan korupsi yang sedang tumbuh di masyarakat pun tengah menghadapi elite kekuasaan yang sangat korup, yang menyukai status quo. "Dalam kultur masyarakat yang paternalistik, saya menyaksikan korupsi menetes dari atas ke bawah, bukan sebaliknya," ungkapnya.