Berantas Mafia Pelabuhan, Jaksa Agung: Tindak Tegas Jika Ada Indikasi Oknum Aparat Terlibat
jpnn.com, JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menginstruksikan jajarannya melakukan tindakan tegas apabila ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan.
"Tindak tegas jika ada indikasi oknum aparat yang terlibat dan menjadi backing para mafia pelabuhan," kata Burhanuddin dikutip dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang diterima di Jakarta, Minggu (14/11).
Jaksa Agung dalam kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, menginstruksikan jajaran kejaksaan yang wilayah hukumnya terdapat pelabuhan agar segera bergerak melakukan operasi intelijen memberantas mafia pelabuhan.
Burhanuddin mengatakan para mafia pelabuhan telah menyebabkan tingginya biaya logistik di pelabuhan.
Menurutnya, hal ini dapat menghambat proses bisnis dan investasi, serta memiliki efek domino, yaitu minat investor menjadi rendah.
Sehingga, lanjut dia, mengakibatkan berkurangnya lapangan pekerjaan dan daya beli masyarakat akan ikut menjadi rendah.
Dia menuturkan biaya logistik di pelabuhan Indonesia masih tinggi dibandingkan di pelabuhan China sekitar 15 persen dan di pelabuhan Malaysia yang hanya 13 persen.
Menurutnya, tingginya biaya logistik tersebut, tidak terlepas dari faktor belum efektifnya kegiatan sistem bongkar muat di pelabuhan, serta adanya indikasi mafia pelabuhan yang makin memperkeruh keadaan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan jajarannya menindak tegas jika ada indikasi oknum aparat terlibat dan menjadi backing mafia pelabuhan. Â
- Menhut Raja Juli & Jaksa Agung Siap Sikat Habis Bisnis Ilegal di Kawasan Hutan
- Guru Besar Hukum: ST Burhanuddin Memenuhi Harapan Publik, Layak Masuk Kabinet Prabowo
- Aliansi Kaum Muda Indonesia Timur Mengusulkan Jan Maringka Jadi Jaksa Agung
- Kerukunan Keluarga Kawanua Usulkan Jan Samuel Maringka Sebagai Jaksa Agung
- Prabowo Jangan Pilih Jaksa Agung Hedonis Seperti ST Burhanuddin
- Jaksa Agung Diharapkan Tak Berafiliasi dengan Partai Politik