Berantas Mafia, Perkuat Peran Negara

jpnn.com - JAKARTA - Tim Transisi bentukan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) terus mematangkan formula kebijakan di sektor minyak dan gas agar benar-benar bisa dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Karenanya, Tim Transisi Jokowi-JK terus menghimpun masukan dari berbagai kalangan demi merumuskan kebijakan sektor migas agar sesuai amanat konstitusi.

Menurut Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, kelompok kerja (pokja) energi di tim itu sudah mengumpulkan berbagai masukan dari para pakar. Berdasarkan diskusi dengan pakar, Tim Transisi mencatat adanya persoalan di sektor energi antara lain regulasi yang tumpang tindih regulasi, lemahnya tata kelola dan kurangnya peran negara sebagai regulator energi.

“Dari catatan-catatan itu maka pemerintahan Jokowi-JK nanti akan memperkuat kehadiran negara dalam sektor energi, termasuk dalam pemberantasan mafia di seluruh sektor energi yang mengganggu perekonomian negara,” kata Hasto di Jakarta, Selasa (23/9).

Di bidang regulasi, Tim Transisi mencatat perlunya reformasi terhadap posisi SKK Migas melalui revisi UU Migas agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, UU Migas pernah dibatalkan oleh MK sehingga berdampak pada bubarnya BP Migas.

Namun, kata Hasto, hal itu  belum cukup. Sebab, harus ada BUMN yang bisa menjadi motor penggerak dalam membangun ketahanan energi.

Sejumlah rencana pun sudah disiapkan. Di antaranya menarik kembali putra-putri Indonesia yang moncer di luar negeri untuk bekerja di Tanah Air demi membangun industri energi yang tangguh. “Pemerintahan Jokowi-JK nanti akan menjadikan BUMN sebagai motor penggerak ketahanan energi untuk membangun industri energi yang maju dan tangguh yang dapat menjadi daya tarik para diaspora energi agar mau bekerja kembali di tanah air,” papar Hasto.

Dipaparkannya, ada berderet pekerjaan rumah bidang energi yang membentang di hadapan pemerintahan Jokowi-JK. Di antaranya ancaman krisis listrik, penguatan infrastruktur migas, membangun dan memodernisasi kilang minyak, memperbanyak tangki penyimpan untuk memperpanjang cadangan BBM, serta menemukan sumur-sumur minyak baru.

Sementara untuk impor minyak demi memenuhi kebutuhan dalam negeri, pemerintahan Jokowi-JK nanti akan menjalankan skema government to government (G to G) sehingga tidak menjadi mainan pemburu rente. Sedangkan Pertamina, lanjut Hasto, akan didorong untuk bekerjasama business to business (B to B) dengan pemain migas kelas dunia.