Berapa Jumlah PNS yang Belum Punya Rumah? Baca Ini
![Berapa Jumlah PNS yang Belum Punya Rumah? Baca Ini](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/normal/20160730_155212/155212_434088_pns.jpg)
jpnn.com - JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam program pembangunan rumah bagi para pegawai negeri sipil (PNS).
Pasalnya, tidak semua PNS khususnya mereka yang masih golongan rendah memiliki rumah sendiri.
"Pemda harus lebih agresif dalam program pembangunan rumah PNS di daerahnya masing-masing. Masih banyak PNS di daerah yang belum punya rumah sendiri," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Sabtu (30/7).
Syarif menerangkan, berdasarkan data yang ada saat ini kebanyakan PNS lebih memilih kredit konsumtif jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dibandingkan membeli rumah.
Padahal sebenarnya PNS juga memiliki penghasilan yang cukup jika harus membeli rumah meskipun dengan cara kredit pemilikan rumah (KPR).
"PNS pada dasarnya juga termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memerlukan bantuan dari pemerintah. Jika PNS sudah memiliki rumah sendiri tentu kesejahteraannya akan semakin meningkat," terangnya.
Syarif menambahkan, pemerintah melalui Bapertarum PNS sebenarnya memiliki banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan PNS yang ingin memiliki rumah. Untuk itu, pemda juga bisa bekerjasama dengan Bapertarum PNS dalam pemberian bantuan perumahan bagi para abdi negaranya.
"Dari sekitar 4,5 juta PNS di Indonesia sekitar 960.000 orang berdasarkan data dari Bapertarum PNS belum memiliki rumah," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam program pembangunan rumah bagi para
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kastara & Partners Lawfirm Gelar Diskusi Publik soal Kasus Bank Bali, Ini Tujuannya
- Penyelundupan 12 Motor Asal Thailand Digagalkan, 2 Orang Jadi Tersangka dan Ditahan
- Pak Bas Bantah Kabar Mundurnya Pejabat OIKN Akibat Efisiensi Pemerintah
- Raker dengan Kemenkes, DJSN, & BPJS Kesehatan, Sihar Sitorus Soroti Dua Isu Utama Ini
- Dorong Pembentukan Kejati Papua Barat Daya, Senator PFM: Agar Penanganan Hukum Efektif & Efisien
- PP GPA Minta KPK Tetapkan Tersangka Aktor Dugaan Korupsi CSR BI