Berapa Jumlah PNS yang Belum Punya Rumah? Baca Ini
jpnn.com - JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam program pembangunan rumah bagi para pegawai negeri sipil (PNS).
Pasalnya, tidak semua PNS khususnya mereka yang masih golongan rendah memiliki rumah sendiri.
"Pemda harus lebih agresif dalam program pembangunan rumah PNS di daerahnya masing-masing. Masih banyak PNS di daerah yang belum punya rumah sendiri," ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin, Sabtu (30/7).
Syarif menerangkan, berdasarkan data yang ada saat ini kebanyakan PNS lebih memilih kredit konsumtif jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dibandingkan membeli rumah.
Padahal sebenarnya PNS juga memiliki penghasilan yang cukup jika harus membeli rumah meskipun dengan cara kredit pemilikan rumah (KPR).
"PNS pada dasarnya juga termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang memerlukan bantuan dari pemerintah. Jika PNS sudah memiliki rumah sendiri tentu kesejahteraannya akan semakin meningkat," terangnya.
Syarif menambahkan, pemerintah melalui Bapertarum PNS sebenarnya memiliki banyak fasilitas yang dapat dimanfaatkan PNS yang ingin memiliki rumah. Untuk itu, pemda juga bisa bekerjasama dengan Bapertarum PNS dalam pemberian bantuan perumahan bagi para abdi negaranya.
"Dari sekitar 4,5 juta PNS di Indonesia sekitar 960.000 orang berdasarkan data dari Bapertarum PNS belum memiliki rumah," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta pemerintah daerah lebih proaktif dalam program pembangunan rumah bagi para
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Penetapan Tersangka Hasto Politisasi Jelang Kongres PDIP? KPK Bilang Begini
- Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu Secara Otomatis? Deputi KemenPAN-RB Beri Penjelasan
- Tinjau Gereja, Pj Gubernur Jakarta Pastikan Natal Berjalan Lancar
- Menko Pratikno dan Stakeholder Tinjau Pelabuhan Merak untuk Pastikan Kelancaran Nataru
- Kemensos dan BKN Gelar Tes Pegawai Disabilitas Netra dengan Sistem Komputer CACT
- Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka, Pengamat: KPK Harus Beri Penjelasan Terbuka