Berapa Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Pengadaan Kapal di Kemenhan? Jangan Kaget

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mensinyalir kerugian negara yang timbul dari kasus dugaan rasuah pengadaan kapal angkut tank di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada 2012-2018 mencapai puluhan miliar.
“Untuk sementara, ya, puluhan miliar,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (19/1).
Angka sementara mengenai kerugian itu didapatkan dari kalkulasi tim auditor internal KPK.
Adapun potensi kerugian tersebut bisa saja bertambah mengingat penyidikan masih terus berlangsung.
“Ketika proses penyidikan naik itu masih bukti permulaan, ya. Itu yang perlu juga dipahami baru kemudian dilengkapi dan dikembangkan,” ungkap Ali.
KPK sedang menyidiki kasus dugaan rasuah pengadaan kapal angkut di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI tahun anggaran 2012-2018.
"Dari hasil penyelidikan yang selanjutnya menemukan adanya peristiswa pidana dan bukti permulaan yang cukup, saat ini KPK melakukan penyidikan dugaan korupsi terkait pengadaan material pembangunan kapal angkut Tank-1 dan Tank-2 TNI AL di Kemenhan RI," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (19/1).
Ali masih merahasiakan kronologi perkara sekaligus pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Angka sementara mengenai kerugian itu didapatkan dari kalkulasi tim auditor internal KPK.
- 5 Berita Terpopuler: Kecaman Muncul, Panselda Diminta Selamatkan Honorer TMS, Tessa Bilang Begini
- Laksda Edwin Ungkap Potensi Laut untuk Swasembada Pangan Lewat Buku
- KOPRABU Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah SS, Masyarakat Diminta Waspada
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto