Berapa sih Jumlah RS Swasta Putus Hubungan dengan BPJS?
Sabtu, 07 Januari 2017 – 07:03 WIB
Jika memang ada proyek kesehatan yang harus dikorbankan untuk membayar iuran, daerah harus fleksibel dan memprioritaskan anggaran BPJS Kesehatan.
’’Kalau ternyata ada yang mengaku tak punya anggaran, tapi APBD kesehatan masih di bawah 10 persen, Mendagri harus memberi sanksi kepala daerah tersebut,’’ kata Timboel. (mia/bil/c10/ca)
Sejumlah daerah menolak mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) ke program jaminan kesehatan nasional (JKN), dalam hal ini Badan Penyelenggara
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- 21 Orang di Sukabumi Jadi Korban Penipuan Sindikat Pemalsu Kartu Indonesia Sehat
- Lestari Moerdijat Minta Peran Pemda Ditingkatkan dalam Penanggulangan Kanker Payudara
- RS Hasan Sadikin Berusia 101 Tahun, Menkes Budi Titip 3 Pesan Penting Ini
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Gratis Ahmad Ali-AKA Hilangkan Kemiskinan di Sulteng
- Simak Nih Warga Sulteng, Komitmen Ahmad Ali- Abdul Karim Soal BPJS Kesehatan
- Ahmad Ali-AKA Pastikan BPJS Gratis, Beban Warga Hilang