Beras Bulog 20 Ribu Ton 'Busuk', PKS: Maunya Gampang, Impor Terus

Beras Bulog 20 Ribu Ton 'Busuk', PKS: Maunya Gampang, Impor Terus
Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin. Foto: Humas DPR

Andi menjelaskan kemarin sudah terlihat adanya upaya terbongkarnya dugaan mafia impor bawang putih. Andi menegaskan, ke depan pemerintah harus mencari siapa mafia impor beras tersebut. Dia berharap pemerintah tegas menindak siapa biang persoalan impor beras ini.

“Harus ada yang bertanggung jawab karena kami di Komisi IV sudah menolak, tetapi tetap dipaksakan impor dengan jumlah yang sangat besar. Ini menjadi pertanyaan siapa biangnya?” ujarnya.

Selain itu, Andi berharap dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi global pemerintah mendorong ekspor lebih banyak dan memperkecil impor. Kemudian, industri manufaktur terutama hilirisasi sektor pertanian juga harus dilakukan.

“Bagaimana petani-petani kita nantinya bisa bergerak menjadi pengusaha-pengusaha kecil, sehingga mereka tidak tergantung lagi dengan barang-barang dari ke luar,” katanya.

Andi mengatakan berbagai upaya ini harus dilakukan pemerintah dan DPR dalam rangka mengatasi dampak resesi ekonomi global. Dia menegaskan, cepat atau lambat ekonomi dunia akan mengalami penurunan. “Karena Indonesia bagian dari dunia, tidak mungkin tidak mendapatkan masalah,” ujar Andi.

Sementara, Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin menyarankan kebijakan impor harus dikurangi. Menurutnya impor beras adalah sesuatu hal yang memalukan.

“Menteri Perdagangan beberapa tahun lalu impor beras, tetapi sekarang berasnya (ada yang) busuk. Ini koordinasi buruk menurut saya oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan,” katanya.

Didi mengaku yang didengarnya bukan cuma 20 ribu ton saja, tetapi berpotensi ratusan ribu ton beras yang rusak. Menurutnya, kalau ini benar dan tidak diatasi maka akan menjadi satu permasalahan.

20 ribu ton beras di gudang Bulog mengalami penurunan kualitas karena terlalu lama di gudang dan terkena banjir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News