Berbekal Rp 15 Miliar, Selamatkan Satinah

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni berangkat ke Arab Saudi untuk melobi langsung keluarga majikan yang menjadi korban pembunuhan TKI Satinah.

 Untuk misi tersebut, utusan presiden itu diberi sangu uang diat (tebusan) sebesar SAR 5 juta atau sekitar Rp 15 miliar guna menyelamatkan Satinah dari hukuman pancung.
      
Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Abdul Wahab Bangkona mengatakan, batas waktu pembayaran diat sesuai perjanjian sebelumnya 3 April.

Karena itu, tim akan melobi keluarga korban agar mau menerima diat yang telah dikumpulkan. "Makanya tim satgas segera berangkat Jumat (28/3) besok untuk mengejar batas waktu penyerahan diat," ujarnya.
        
Pendekatan pribadi penting dilakukan karena jumlah diat tersebut masih kurang SAR 2 juta dari permintaan keluarga yakni SAR 7,5 juta atau sekitar Rp 21 miliar. Bila diat tersebut diterima keluarga, Satinah dapat bebas dari hukuman mati. Namun, bila nilai diat SAR 5 juta tersebut tidak juga diterima pihak keluarga, tim akan berupaya melobi agar keluarga mau mengundurkan waktu penyerahan diat.

Dalam negosiasi beberapa waktu lalu, perwakilan pemerintah telah sepakat dengan keluarga korban agar menunda pelaksanaan hukuman mati terhadap Satinah.
       
Keluarga bersedia mengundurkan waktu pelaksanaan eksekusi selama dua tahun asal ada diat SAR 1 juta atau sekitar Rp 3 miliar. Karena itu, pemerintah optimistis Satinah akan bebas dari hukuman mati.

Saat ini, selain Satinah, masih ada 38 TKI yang bernasib sama, yakni divonis hukuman mati di Arab Saudi dan menunggu dikabulkannya permohonan maaf dari pihak keluarga.
      
Wahab mengungkapkan, Maftuh Basyuni akan disertai tim satgas yang terdiri dari perwakilan beberapa instansi terkait, antara lain Kemenlu dan Kemenakertrans. Ia belum dapat memastikan berapa orang dari tim satgas yang akan berangkat ke Saudi.

Namun, dipastikannya Menakertrans, Muhaimin Iskandar tidak akan ikut rombongan. "Pak Menteri tidak akan pergi ke sana, kan sudah ada tim satgas," ungkpanya.
        
Saat ditanya apakah keabsenan tersebut dikarenakan jadwal kampanye Muhaimin, Wahab menyatakan tidak tahu menahu akan hal tersebut. Seperti yang diketahui, mendekati pemilihan umum, banyak menteri dan gubernur yang mengajukan cuti karena harus kampanye di daerah-daerah demi kemenangan partainya.
       
Terlepas dari hal itu, Wahab mengatakan dapat melihat harapan besar dari pendekatan ulang yang akan dilakukan tim satgas. Menurutnya, dengan upaya maksimal yang dilakukan pihaknya beserta tim satgas maka negosiasi akan berjalan dengan baik. (mia/kim)