Berbicara di Pelantikan PA GMNI, Jokowi Tegaskan Pemindahan IKN Bukan untuk Gagah-gagahan
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur bukan untuk gagah-gagahan.
“Pemindahan ibu kota negara bukan proyek mercusuar, bukan untuk gagah-gagahan," kata Jokowi dalam sambutannya pada Pelantikan dan Pengukuhan DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Periode 2021-2026 yang dipantau secara virtual, Sabtu (26/3).
Menurutnya, pemindahan IKN merupakan sebuah cita-cita besar untuk mewujudkan Indonesia sentris. "Kita ingin Indonesia bukan Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris,” ujar Jokowi.
Dia menegaskan pemerintah memulai pembangunan IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, pada 20 Maret 2022.
Menurutnya, cita-cita untuk memindahkan IKN telah digagas oleh Presiden Kesatu Republik Indonesia Soekarno, yang hendak memindahkan ibu kota ke Palangka Raya sejak 1957.
Menurut Jokowi, proyek pemindahan IKN ke Kalimantan Timur merupakan perjuangan untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.
"Pulau Kalimantan adalah mutiara Indonesia berada di zamrud khatulistiwa. Transformasi besar yang kita lakukan bukan semata-mata pindah Ibu Kota Negara, kita harus menjadi ekonomi kuat dan mandiri," katanya.
Dalam sambutannya, Jokowi meminta seluruh anggota DPP PA GMNI menekankan bahwa tanggung jawab untuk memajukan kemerdekaan dan menyejahterakan seluruh masyarakat Indonesia mencakup wilayah dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote.
Jokowi di hadapan kader GMNI menegaskan bahwa pemindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim bukan untuk gagah-gagahan.
- Agung Sebut Pilkada Jateng Jadi Ajang Pertarungan Efek Jokowi vs Megawati
- Ikuti Arahan Jokowi, Pujakesuma Dukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada DKI
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Tanggapi Dukungan Jokowi Kepada Ridwan-Suswono, Syafrudin Budiman: Tanda-Tanda Kemenangan
- Pilkada Landak: Kaesang Sebut Heri-Vinsesius Didukung Jokowi & Prabowo
- Riyono Komisi IV: Kenaikan PPN Bertentangan dengan Spirit Ekonomi Pancasila