Berdalih Pengungsi, Banyak Warga Malaysia Minta Visa Perlindungan di Australia
Dengan itu mereka masih bisa bekerja penuh, ketika kasusnya berada di tingkat banding, dan biasanya berlangsung selama dua tahun atau lebih.
Untuk menangani berbagai kasus banding itu, pemerintah harus mengeluarkan dana $AUD 50 juta (sekitar Rp 500 miliar) selama tiiga tahun terakhir.
Komite Parlemen yang menangani masalah ini telah merekomendasikan agar mereka yang mengajukan visa perlindungan harus segera ditangani, dan dibatasi usahanya untuk mengajukan banding.
Pemerintah belum lagi memberikan jawaban atas rekomendasi tersebut.
Reaksi Pemerintah Malaysia
Sementara itu menanggapi hal ini Wakil Menteri Luar Negeri Malaysia Marzuki Yahya mengatakan bahwa warga Malaysia yang mengajukan visa perlindungan dan menyebut diri sebagai pengungsi demi bisa tinggal lebih lama saja.
Dalam rapat di parlemen hari Selasa (2/7/2019), Marzuki Yahya membantah bahwa warga Malaysia itu telah mendapatkan perlakuan buruk di Malaysia, karena negeri itu tidak pernah menindas warganya atas dasar agama, ras ataupun pandangan politik.
"Tindakan yang dilakukan warga Malaysia ketika mengajukan visa perlindungan di Australia dengan alasan bahwa jiwa mereka terancam bila mereka tetap tinggal di Malaysia, hanya merupakan alasan agar mereka bisa lebih lama tinggal di sana," kata Yahya.
Menurut Yahya, dari bulan Juli 2018 sampai bulan April 2019, Tribunal Banding Administrasi Australia (AAT) telah menerima banding 4.973 kasus yang diajukan warga Malayasia.
- Ada Sejumlah Alasan Indonesia Menaikkan PPN, tetapi Apakah Sudah Tepat?
- Usia Penonton Konten Pornografi di Australia Semakin Muda
- Dunia Hari Ini: Israel Menyetujui Gencatan Senjata Dengan Hizbullah
- Siapa Saja Bali Nine, yang Akan Dipindahkan ke penjara Australia?
- Dunia Hari Ini: Menang Pilpres, Donald Trump Lolos dari Jerat Hukum
- Dunia Hari Ini: Kelompok Sunni dan Syiah di Pakistan Sepakat Gencatan Senjata