Berdamai dengan Covid-19, Ansy Lema DPR: Bukan Berarti Negara Gagal
Mimpi besar globalis dan kapitalis tentang sebuah dunia tanpa batas (borderless) yang terhubung melalui sistem kerja global yang mengandalkan teknologi mendadak runtuh. Pandemi Covid-19 menciptakan “keterputusan global” (global unconnected).
Rantai supply dan produksi makanan dan obat-obatan antar negara mati. Investasi pun terhenti dan sektor produktif terpukul.
Ini semua menyumbang ke penurunan lapangan kerja. Harga minyak, komoditas tambang dan sawit jatuh. Negara yang menggantungkan diri pada komoditas mengalami defisit dan penerimaan negara terpukul. Perputaran arus barang-jasa dan mobilitas manusia lintas negara terputus.
Dalam situasi demikian, ekonomi negara-negara di dunia terkoreksi sangat dalam tak terkecuali Indonesia. Indonesia masih positif, meskipun turun tajam, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan pertama tahun 2020 sebesar 2,97 persen.
Sebagai catatan, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan ekonomi mampu merangkul 1 juta tenaga kerja. Sebaliknya angka kerja kehilangan 1 juta setiap penurunan 1 persen pertumbuhan ekonomi.
“Itu mengapa, aktivitas ekonomi, kerja harus kita lanjutkan, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat,” ungkap Ansy.
Ansy meyakini negara tetap hadir untuk memerangi pandemi Covid-19 dan dampaknya.
Dalam situasi kebencanaan seperti ini, pilihan kebijakan yang dihadapkan pada negara sama-sama buruk dan berisiko. Namun, bagaimanapun negara harus mengambil pilihan yang paling mungkin atau paling baik bagi banyak orang.
Berdamai dengan Covid-19 semestinya dimaknai sebagai perubahan fundamental dalam mind-set maupun perilaku aktivitas sehari-hari agar terhindar dari ancaman mematikan corona.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia
- Problematika Penanganan Perkara Judi Online