Berdayakan BUMD untuk Pengentasan Kemiskinan

Pria asal Prambanan, Klaten Jawa Tengah itu menambahkan, upaya lain yang bisa dilakukan dalam advokasi bagi warga miskin di DKI adalah memberikan pendidikan gratis dengan sederet fasilitasnya. "Itu bagian dari afirmasi kami," terangnya.  

Hal lainnya, kata dia, terkait kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta soal penganggaran. Ia melontarkan ide tentang anggaran untuk memberdayakan kelurahan.

"Dan anggaran sudah ada, kemudian bukan sekedar untuk diberikan ke kelurahan, tetapi diprogramkan agar anggaran yang diberikan untuk kesejahteraan rakyat melalui kelurahan itu betul-betul dilakukan pendampignan. Sehingga kita mempunyai program agar pada tiap tahun setiap kelurahan bisa muncul 10 enterpreneur baru," imbuhnya.

DItambahkannya, jika setiap tahun ada 10 enterpreneur baru di tiap satu kelurahan di Jakarta, maka itu akan memberikan dampak signifikan. Para enterpreneur itu, kata dia, nantinya akan bisa memberikan dan mendorong warga kelurahan semakin baik dan sejahtera.