JPNN.com 
Berdebat Sengit dengan Jhoni Allen, Jansen Pakai Jurus Maut
“Kalau teman-teman mengatakan bahwa AD/ART bertentangan dengan UU Parpol, itu teman-teman sudah menggugatnya atau belum? Jangan kemudian teman-teman mengambil peran sebagai hakim administrasi,” ujar Jansen.
Dia menyebut Kemenkumham mengesahkan AD/ART PD pada Mei 2020. “Jadi sejak Agustus 2020 kemarin itu seharusnya sudah selesai, karena orang boleh menggugat produk KTUN sejak 90 hari diterbitkan,” ungkap Jansen.
Oleh sebab itu, Jansen mengatakan seharusnya tidak boleh ada pihak yang melakukan insinuasi dengan menyebut AD/ART PD bertentangan dengan UU Parpol.
“Ada tidak putusan pengadilan yang mengatakan itu bertentangan? Ini negara hukum, bukan negara asal ngoceh. Seharusnya gugat saja produk itu ke pengadilan,” tegas Jansen.(Genpi/jpnn)
Menurut Jansen, majelis tinggi PD seharusnya tidak dipermasalahkan sebab sudah ada sejak Kongres 2010 di Kota Bandung.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Demokrat: 5 Pansus Baru Penting untuk Atasi Masalah Krusial Jakarta
- Syahrial Nasution, Alumni Unpar yang Dipercaya AHY Jadi Wakil Sekjen Partai Demokrat
- Ditunjuk AHY Jadi Bendum Demokrat, Irwan Fecho Mundur dari Stafsus Mentrans
- Putra Sumba NTT Gustaf Tamo Mbapa Dipilih Sebagai Deputi BPOKK DPP Partai Demokrat
- Hijrah ke Partai Demokrat, Afriansyah Noor Didapuk Jadi Wasekjen
- Ditunjuk Jadi Kepala Badan DPP Demokrat, HBL Masuk Ring 1 AHY Bersama Menteri PU
