Berebut Lokasi Monumen Bela Negara

JAKARTA - Kota Bukittinggi dan Kabupaten Limapuluh Kota memperebutkan lokasi pembangunan pendirian monumen Bela Negara. Sikap kepala daerah kedua daerah itu terungkap dalam seminar nasional bertema “Gerakan Nasional Bela Negara dan Pembangunan Monumen Bela Negara, yang berlangsung di gedung Kementerian Pertahanan (Kemhan), jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/12).

Dalam seminar yang dibuka Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro itu, tampil sebagai pembicara Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim, Wakil Walikota Bukittinggi Harma Zaldi, Mayjen TNI (Purn) Djasri Marin mewakili tokoh Sumbar dari Kabupaten Limapuluh Kota, dan Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Budi Susilo Soepandji.

Dalam argumentasinya, Djasri Marin meminta monumen Hari Bela Negara dibangun di Limapuluh Kota dengan alasan pusat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang menjadi dasar penetapan Hari Bela Negara berada di kabupaten tersebut.

Namun Wako Bukittinggi Harma Zaldy meminta monumen yang sama dibangun di Bukittinggi dengan alasan Bukittinggi pernah menjadi ibukota negara saat PDRI tersebut.