Beredar SE MenPAN-RB Hapus Honorer, Wabup: Saya Sudah Baca, tetapi..

3. Jika instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya (outsourcing) oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya (outsourcing) tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan.

4. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi CPNS maupun PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu 28 November 2023.

5. Bagi PPK yang tidak mengindahkan amanat tersebut dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bisa menjadi salah bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pegawai internal maupun eksternal pemerintah.

Sementara itu, pihak KemenPAN-RB yang dihubungi sejak 1 Juni hingga berita ini ditayangkan belum memberikan konfirmasi mengenai valid tidaknya SE MenPAN-RB tersebut.

Tiga pejabat yang dihubungi, yaitu MenPAN-RB Tjahjo Kumolo, SesmenPAN-RB Rini Widyantini, dan Karo Humas KemenPAN-RB belum memberikan respons, meski pesan JPNN.com dalam status dibuka. (esy/jpnn)

 

Video Terpopuler Hari ini: