Beredar Surat Sprindik KPK terkait Menteri Erick, Begini Penjelasan Firli Bahuri

jpnn.com, JAKARTA - Surat elektronik tentang surat perintah penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diteken Firli Bahuri beredar di media sosial.
Surat yang diteken pada 2 Desember 2020 memuat perintah kepada Novel Baswedan untuk menyidiki dugaan suap pengadaan rapid test melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia yang dilakukan Menteri BUMN Erick Thohir.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, surat itu ialah hoaks. Dia mengaku tidak pernah meneken surat tersebut.
"Hoaks. Saya nyatakan itu palsu. Saya tidak pernah tanda tangani surat seperti. Bahas kasusnya saja tidak pernah," kata Firli saat dikonfirmasi, Kamis (10/12).
Firli melanjutkan, KPK juga tengah menyelidiki siapa yang melakukan hal tersebut. Dia memerintahkan langsung Deputi Penindakan KPK Irjen Karyoto untuk mengusutnya.
"Deputi Penindakan saya perintahkan untuk ungkap siapa pelakunya," kata Firli.
Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan bahwa surat yang beredar tersebut merupakan hoaks. Namun, saat disinggung apakah KPK sedang mengusut kasus tersebut, Fikri tidak menjawabnya. (tan/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Surat elektronik tentang surat perintah penyidikan KPK terkait Menteri Erick Thohir yang diteken Firli Bahuri beredar di media sosial.
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
- KPK Sinyalir Uang Jutaan Dolar dari Izin Tambang era Rita Mengalir ke Japto dan Ahmad Ali
- KPK Sinyalir Satori dan Heri Gunawan Selewengkan Dana CSR BI Lewat Yayasan
- KPK Telusuri Aset Wali Kota Semarang Hevearita, Potensi Penyitaan Menguat
- Mbak Ita & Suami Ditahan KPK, Balai Kota Semarang Sambut Pimpinan Baru
- KPK Dalami Korupsi Shelter Tsunami NTB, Waskita Karya Berpotensi Jadi Tersangka Korporasi
- Seusai Mengakhiri Jabatan Wali Kota Semarang, Mbak Ita dan Suami Langsung Ditahan KPK