Beredar Video Diduga ASN Boyolali Tidak Netral, PDIP Bereaksi

jpnn.com, SEMARANG - Beredar video rekaman seorang aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk bersikap tidak netral dan memenangkan salah satu calon pada Pilpres 2024.
PDI Perjuangan melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran video itu.
"Kami lakukan investigasi. Pertanyaannya itu (video rekaman ASN Boyolali) didesain atau fakta? Kami juga masih tanda tanya, bos. Bahkan, kemarin ada yang bersalaman dengan Ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri) saja ada yang mendesain, faktanya tidak begitu,” kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto di Semarang, Minggu.
Menurut dia, PDIP akan memberikan tanggapan dan klarifikasi secara resmi jika video rekaman ASN Boyolali tersebut terbukti merupakan fakta.
“Kalau sudah benar itu fakta, baru kami tanggapi, tetapi, kalau belum fakta jangan ditanggapi. Kalau ditanggapi berarti saya terjebak dalam urusan yang belum pasti,” ujarnya.
Bambang Pacul -sapaan akrab Bambang Wuryanto- mengungkapkan pihaknya telah melakukan investigasi dengan datang langsung ke Kabupaten Boyolali.
“Kami sudah datang ke sana, lho mas kuwi sopo (Itu siapa)? pakai baju ASN kuwi sopo? tak tekoni gak ono sing ngaku, wajahe ora kethok Mas (saya tanya tidak ada yang mengaku, wajah ya tidak kelihatan). Dadi kuwi bener opo ora kita tidak tahu, lha kowe nglakoni ngono opo ora? Ora, lho berarti kuwi dobol-dobolan,” katanya.
Mengenai video rekaman ASN Kabupaten Boyolali itu, Bambang menyebut jika PDI Perjuangan di Solo Raya cukup kuat.
PDIP melakukan investigasi untuk membuktikan kebenaran video rekaman seorang ASN di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk bersikap tidak netral.
- Febri Nilai Dakwaan Terhadap Hasto Menyimpang dari Fakta Hukum
- Peserta Aksi Nasional 18 Maret Tolak Penundaan Pengangkatan PPPK 2024 Makin Banyak, Menyala!
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK
- Fraksi PDIP di DPR akan Mengawal Sidang Hasto Kristiyanto
- Semoga Inpres Pengangkatan CPNS & PPPK 2024 Isinya Bukan Penundaan
- Maqdir Sebut Dakwaan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Bertentangan dengan Fakta Hukum