Bergulir Wacana Pansus Konflik Agraria
Senin, 09 Januari 2012 – 18:45 WIB
"Itu tercermin dalam kasus Mesuji, Sape NTB dan lainnya. Dan, cara-cara aparat terhadap rakyat justru dengan kekerasan, penembakan dan bahkan sampai tewas. Jadi, kami mendukung Pansus agraria yang tak adil pada rakyat," imbuh mantan Sekjen DPP GP Ansor itu.
Baca Juga:
Sementara itu Nur Suhud mencium skenario besar terhadap langkah pemerintah untuk memberangkatkan TKI ke luar negeri. Selama ini kata Nur, TKI ke luar negeri itu tidak dilihat sebagai skenario pemerintah untuk makin menjauhkan, melemahkan, sekaligus menghapus hak-hak rakyat atas tanah yang dimilikinya.
"Padahal, itu skenario besar pemerintah agar rakyat makin kehilangan hak atas tanahnya. Baik tanah ulayat, adat, milik dan sebagainya. Karena itu TKI ini jangan dilihat secara parsial dan Pansus adalah mekanisme yang tepat dan legal dalam menyelesaikan masalah agraria," pungkasnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi PKB, A Malik Haramain dan dua anggota Fraksi PDIP yakni Budiman Soedjatmiko dan Nur Suhud sepakat untuk membentuk
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Mbak Titiek Sentil KKP soal Dalang Pagar Laut, Begini Kalimatnya
- Pihak yang Bersengketa Pilkada 2024 Diminta Terima Putusan MK dengan Ikhlas
- Soal Program 20 Hektare Hutan Cadangan, Raja Juli Ungkap Penjelasan, Silakan Disimak
- Interupsi Rapat, Legislator NasDem Bertanya ke Raja Juli Soal Isu Ini
- Olok-olokan Mardani PKS kepada Partai Gelora Berpotensi Mengganggu Persatuan Umat Bela Palestina
- Perempuan Bangsa Gelar Taaruf, Bertekad Jadi Organisasi Terbuka