Berharap Calon Kuat dari Jalur Independen

jpnn.com - SERANG – Nama-nama kandidat yang akan maju dalam pilgub Banten 2017 masih didominasi wajah lama. Padahal, menurut pengamat politik Untirta Leo Agustino, Banten membutuhkan calon pemimpin alternatif.
Berkaca pada dua Pilgub Banten 2011 dan 2006, kata Leo, kontestan pilkada dimonopoli oleh kandidat yang disiapkan partai politik (parpol).
“Masyarakat selaku pemilik hak suara mau tidak mau memilih calon kepala daerah yang dijagokan parpol, tidak ada alternatif lain. Sementara disatu sisi pendidikan politik juga tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Leo kepada Radar Banten (Jawa Pos Group), Sabtu (30/4).
Lebih lanjut Leo memaparkan, Pilgub Banten 2017 sudah waktunya masyarakat diberikan banyak pilihan terkait calon pemimpinnya lima tahun ke depan. Salah satunya dengan memaksimalkan ruang jalur perseorangan atau independen untuk tampil sebagai alternatif.
Adanya calon perseorangan sebagai alternatif pilihan buat publik sudah sesuai dengan asas demokrasi. “Hingga saat ini sudah muncul sejumlah nama yang digadang-gadang akan maju melalui jalur perseorangan, namun kurang begitu menarik perhatian publik karena dinilai kurang serius,” ungkapnya.
Hal lain yang membuat minimnya figur-figur alternatif muncul jelang Pilgub Banten 2017, kata Leo, terkait syarat dukungan bagi calon perseorangan yang masih terlalu memberatkan. Bayangkan saja, calon perseorangan harus menyiapkan surat dukungan 6 hingga 10 persen dari daftar pemilih tetap.
Mengacu pada DPT Pilgub 2011 lalu, calon perseorangan harus menyiapkan surat dukungan minimal 534 ribu fotocopy KTP untuk bisa lolos verifikasi di KPU Banten.
“Beruntung Presiden dan Wakil Presiden tidak mendukung rencana DPR RI yang ingin menaikkan syarat dukungan calon perseorang menjadi 11 hingga 15 persen. Kalau itu terjadi, kita semua tidak mungkin mendapatkan calon pemimpin alternatif,” ungkapnya.
- Mendagri Tito Ungkap Total Anggaran PSU Pilkada 2024 Rp 719 Miliar
- Konflik Tuntas, Gubernur Meki Nawipa Bakal Temui Masyarakat Puncak Jaya
- PSI Perorangan Kendaraan Politik Anyar Jokowi? Pakar Bilang Begini
- Abraham Sridjaja Pastikan Perluasan Peran TNI di Jabatan Sipil Tidak Sembarangan
- Budi Sulistyono Pertanyakan Efektivitas Investasi Danareksa di Garuda Indonesia
- Soal Skandal di Produk MinyaKita, Legislator PDIP Mengkritisi Pengawasan Kemendag