Berharap Chairuman Muluskan Pemekaran Simalungun
Rabu, 05 Desember 2012 – 10:45 WIB

Berharap Chairuman Muluskan Pemekaran Simalungun
JAKARTA - Kehendak masyarakat Simalungun yang menanti terbentuknya Kabupaten Simalungun Hataran, hingga kini belum terwujud. Sudah ada 19 Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan 19 daerah otonom baru yang digarap Badan Legislasi (Baleg) DPR, namun Simalungun Hataran tidak masuk di dalamnya. "Kita harapkan, begitu Pak Chairuman nantinya terpilih, dan mudah-mudahan terpilih, maka PR (pekerjaan rumah, red) dihari pertamanya menjadi gubernur adalah menandatangani surat persetujuan pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran untuk diteruskan ke pemerintah pusat," ujar Ketua DPRD Simalungun, Binton Tindaon, saat dihubungi JPNN dari Jakarta, kemarin (4/12).
Nah, pergantian pucuk pimpinan Sumut pada Juni 2013 mendatang, diharapkan membuka pintu bagi terwujudnya kabupaten yang ingin pisah dari Kabupaten Simalungun itu. Cagub dari Partai Golkar, Chairuman Harahap, diharapkan langsung meneken surat rekomendasi persetujuan Pemprov Sumut terhadap usulan pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran itu, begitu nantinya terpilih menjadi gubernur Sumut.
Baca Juga:
Harapannya ada di tangan Chairuman, lantaran dia yang dianggap paham proses perjuangan pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran itu. Ini lantaran Chairuman merupakan mantan Komisi II DPR, sebagai komisi yang mengurusi soal pemekaran.
Baca Juga:
JAKARTA - Kehendak masyarakat Simalungun yang menanti terbentuknya Kabupaten Simalungun Hataran, hingga kini belum terwujud. Sudah ada 19 Rancangan
BERITA TERKAIT
- Ibas Ajak Semua Kader Demokrat Buat Program untuk Kesejahteraan Rakyat
- Ahli Kepemiluan Usul Ambang Batas Maksimal 50 Persen di Pilpres dan Pilkada
- Bahlil Digugat ke Mahkamah Golkar Gegara Ganti Ketua DPR Papua Barat Daya Tanpa Prosedur
- Soedeson Soroti Eksekusi Rumah Warga di Bekasi, Penegak Hukum Diduga Langgar Prosedur
- Polemik Band Sukatani soal Lagu Bayar Polisi, Dewi Juliani: Itu Kritik yang Harus Diterima
- Pakar Sebut Gap Politis Bikin Prabowo & Megawati Sulit Bertemu