Berharap DKPP Pecat 7 Komisioner KPU

Selain itu lanjutnya, PPPI juga akan menyampaikan kecurangan KPU lainnya, yakni KPU telah membohongi DKPP mengenai Memorandum of Understanding (MoU) dengan International Foundation For Electoral Systems (IFES).

"Ternyata MoU antara KPU dengan IFES tersebut baru diajukan pada Oktober 2012, tapi KPU telah melaporkan ke DKPP pada tanggal 13 Agustus 2012. Ini langkah mundur. Ini kebohongan oleh komisioner KPU untuk melegalkan Parpol yang ada di Senayan," tegasnya.

Sementara Partai Persatuan Rakyat Nasional (PPRN)  berharap Mahkamah Agung (MA) dapat  mempertemukan PPRN dengan KPU di depan Majelis Hakim MA.

"Kami berharap MA bisa mengikuti apa yang dilakukan DKPP, yakni mempertemukan para pihak dan memeriksa data langsung ke lapangan sebelum mereka memutuskan perkara ini," kata Sekjen PPRN Joller Sitorus.