Berharap Hacker Ikut Jaga Data Pemilu
jpnn.com - JAKARTA – Pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 hanya tinggal menghitung hari, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai saat ini belum juga menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga untuk membantu proses pengamanan sistem Informasi Teknologi (IT) yang dimiliki.
Lembaga penyelenggara pemilu menurut Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, hingga saat ini masih mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang ada.
“Kerja sama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo), belum,” ujar Ferry di Jakarta, Kamis (13/2).
Dalam waktu dekat KPU akan segera meminta seluruh komunitas IT yang ada di Indonesia dapat memberi bantuan. Selain itu KPU juga akan merangkul BPPT, Kominfo, Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), untuk dimintai masukan dan pendapat guna mengamankan data pemilu.
“Juga ada pakar dan ahli yang akan kita libatkan. Mudah-mudahan proses kerja sama dapat segera dilakukan. Sekarang ini prosesnya tengah berjalan. Doakan ya, biar cepat kelar,” katanya.
Menurut Ferry, kerja sama dengan berbagai lembaga dan pakar IT sangat diperlukan, karena ke depan KPU ingin memerkuat pengamanan terhadap server yang nantinya memuat data hasil pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan sejumlah dokumen penting lainnya.
“Kita harapkan kawan-kawan hacker juga berpihak kepada kita. Sehingga data pemilu menjadi aman,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Pelaksanaan pemilu legislatif 9 April 2014 hanya tinggal menghitung hari, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) sampai saat ini belum
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prabowo Bilang Nasi Goreng Megawati Enak Sekali, Masa, sih?
- Tanggapi Isu Menhut Mau Membabat Hutan, Ahmad Yohan Singgung Penghijauan
- Terungkap! Komunikasi Prabowo-Megawati Lancar Meski Belum Bertemu Sejak Pelantikan
- Peran Politik Muzani Gerindra Sebagai Perantara Komunikasi Prabowo-Megawati
- Kejagung Bangun Sistem Pantau Tuntutan Jaksa, Sahroni: Keren, Pastikan Semua Patuh!
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih