Berharap Istana Sampaikan Seruan
Dodi juga mendesak pimpinan DPD yang bertikai untuk bersikap sebagaimana seorang negarawan.
Jika mereka terus bertindak seperti itu, tingkat sinisme masyarakat akan semakin tinggi.
Akibatnya, peningkatan kewenangan yang selama ini diharapkan akan semakin sulit terealisasi.
”Fungsi minimal, biaya tinggi, dan tak bertindak secara etis adalah resep buruk yang meruntuhkan reputasi DPD serta kepercayaan publik,” ingatnya.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai seruan istana tidak akan berdampak langsung.
Sebaliknya, menurut dia, kunci penyelesaiannya ada di jalur hukum.
”Hanya jalan keluar hukum yang bisa memastikan anggota DPD dapat dengan yakin dan percaya untuk bekerja kembali,” ucapnya saat dihubungi kemarin.
Adapun jalur politik akan sangat rentan dihantui intimidasi dan transaksi.
Konflik di internal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih panas.
- Dilaporkan Eks Staf Ahli DPD ke KPK, Senator Rafiq Al Amri: Apa-apaan ini?
- Eks Staf Ahli DPD Laporkan Senator ke KPK
- Sejumlah Tokoh Nasional Bakal Hadir di HUT Ke-18 Hanura
- Spanduk dan Penyanderaan Karyawan PT MEG oleh Warga Rempang Jadi Latar Belakang Konflik
- MPR RI Berperan Penting jaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia
- Rapat Bareng DPD, Wamendagri Ungkap Aspirasi Penghentian Moratorium DOB