Berharap Kepala BNP2TKI Baru Tidak Terkait Bisnis PPTKIS

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti kebijakan publik Pusat Studi Nusantara (Pustara) Wiend Sakti Myharto berharap Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) mendatang tidak memiliki kaitan dengan bisnis Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
Sebab, Wiend menambahkan BNP2TKI selama ini terkesan lebih mengatur mengenai bisnis penempatan daripada perlindungan. Menurut dia, sudah seharusnya BNP2TKI ke depan hanya menjadi Badan Perlindungan.
"Biarkan penempatan diatur oleh PPTKIS," kata Wiend di Jakarta, Jumat (21/11). Kepala BNP2TKI mendatang, ujar dia, harus sudah teruji dan bergelut langsung dengan masalah TKI.
Oleh karena itu, Wiend menambahkan Kepala BNP2TKI harus orang-orang yang berhadapan langsung dalam perlindungan TKI, bukan memberangkatkan.
"Kepala BNP2TKI harus benar-benar kedepankan suara TKI bukan suara PPTKIS," ucap Wiend.
Seperti diketahui, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan melantik kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) dan kepala BNP2TKI pekan depan. Keputusan Presiden untuk kedua orang yang ditempatkan di BPKM dan BNP2TKI telah dibuat dan hanya menunggu tanda tangan kepala negara.
Menurut Andi, Keppres tersebut sudah mencantumkan nama calon yang akan dilantik Jokowi. Namun, ia enggan mengungkapkan nama yang tertera dalam Keppres. Andi hanya menyampaikan bahwa Keppres sudah diantarkan ke meja kerja presiden. (gil/jpnn)
JAKARTA - Peneliti kebijakan publik Pusat Studi Nusantara (Pustara) Wiend Sakti Myharto berharap Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pramono Melayat ke Rumah Balita yang Meninggal karena Terseret Arus Kali Ciliwung
- Balita yang Terseret Arus Kali Ciliwung Sudah Ditemukan, Kondisinya Tak Bernyawa
- Pemprov DIY Percepat Perbaikan & Pemeliharaan Jalan Jelang Arus Mudik
- Petaka Banjir Bekasi Maret 2025, CCTV Lenyap dan Bendungan Peninggalan Belanda
- AHY Sebut Proyek NCICD Jadi Prioritas Pemerintah Untuk Lindungi Pesisir Utara Jawa
- Efisiensi Anggaran Pemprov Jateng Mencapai Rp 3,4 Triliun, Ahmad Luthfi: Dialokasikan untuk Kesejahteraan Rakyat