Berharap Konflik Pertanahan Jadi Isu Internasional

JAKARTA - Ketua Forum Indonesia untuk Keadilan Agraria, Asep Yunan Firdaus mengatakan penting atau tidaknya Komisi Pertanahan sangat tergantung dari cara pandang penguasa dalam memahami konflik pertanahan yang saat ini terjadi. Kalau cara pandang penguasa mempersepsi tidak ada masalah dengan pertanahan, dengan sendirinya tidak ada konflik tanah tersebut.

"Beda halnya kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melihat konflik pertanahan sudah masuk dalam kategori extraordinary, maka dengan sendirinya pasti bangsa ini memerlukan Komisi Pertanahan untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang sesungguhnya sudah masuk kategori extraordinary," kata Asep Yunan Firdaus, dalam diskusi bertema "RUU Pertanahan", di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (30/4).

Menurut Asep, dari sisi kepentingan penguasa, andai ada 1 juta nyawa melayang di setiap tahunnya yang dipicu oleh konflik tanah, itu belum cukup bagi penguasa untuk mengambil langkah-langkah penyelesaian sepanjang konflik tersebut masih di tataran masyarakat.

Demikian juga halnya kalau perseteruan itu hanya antara masyarakat melawan TNI, Polri atau Kementerian Kehutanan. "Presiden pasti akan mengambil posisi membiarkan karena pada akhirnya masyarakat pasti kalah meski konflik tersebut terjadi secara massif di Indonesia," ungkapnya.