Berharap SBY Tegas dan Netral
jpnn.com - JAKARTA -- Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas terhadap kemungkinaan pemanfaatan aparatur negara.
Baik berupa birokrasi pemerintahan maupun aparat keamanan yang mempunyai kepentingan pemenangan pasangan capres dan cawapres tertentu.
"Seknas Jokowi menegaskan perlunya Presiden SBY agar menjalankan agenda transisi kepemimpinan nasional dengan melaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 2014 secara jujur, adil dan damai," kata Yamin dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu (9/7).
Menurut Yamin, jika pemerintah berpihak pada salah satu capres, tentu rakyat akan memberikan raport merah terhadap akhir kepemimpinan SBY.
"Kami bersama segenap kompenen anak bangsa berharap Presien SBY untuk menjaga netralitas pemerintah, serta menjaga suasana kegembiraan politik selama masa tenang pilpres ini," katanya.
Seknas Jokowi berharap pilpres kali ini bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar mendapat mandat sepenuhnya dari rakyat. "Mandat tanpa dinodai kecurangan, manipulasi suara dan keberpihakan aparat keamanan," ujar Yamin.
Pada bagian lain, dia mengkritisi pengamanan menjelang hari H yang diposisikan Siaga Satu. Bagi mereka, itu siaga satu terlalu berlebihan. "Mengingat pilpres merupakan proses demokrasi, suatu kegembiraan politik yang tidak perlu disikapi secara berlebihan," katanya.
Aparat keamanan baik itu Polri maupun TNI tetap harus mengamankan pilpres sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan pengamanan Pilpres yang berada di level Siaga Satu, seolah-olah pemerintah mau menunjukan kegentingan politik menjelang Pilpres 2014 yang sebenarnya masih kondusif.
JAKARTA -- Presidium Seknas Jokowi, Muhammad Yamin mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap tegas terhadap kemungkinaan pemanfaatan
- Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Ratu Entok Terdakwa Penista Agama
- BPBD Sumenep Dirikan Posko Siaga Untuk Tekan Risiko Bencana
- Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Dituduh Curang Bersama KPU, Dr.Afni: Silahkan Rakyat Siak Menilai Sendiri