Berharap Tak Ada Lagi Kegaduhan di Kabinet
jpnn.com - JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan perombakan menteri Kabinet Kerja harus menegaskan penguatan arah gerak pemerintahan.
Ia mengingatkan, perombakan kabinet bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan atau membangun daya tawar dalam konteks penyeimbangan politik pemerintahan.
Menurut dia, menteri yang diangkat harus mampu menjembatani kepentingan politik presiden dengan harapan publik. "Kegaduhan dan miskomunikasi yang kerap terjadi diharapkan tidak lagi menjadi masalah karena kepentingan politik yang terbangun semata-mata untuk kepentingan rakyat," kata Muradi, Kamis (28/7).
Namun, lanjut Muradi, hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat waktu efektif pemerintahan hanya tinggal dua tahun. Sisa setahun lagi akan banyak digunakan untuk persiapan partai politik dalam menghadapi pemilihan legislatif dan presiden 2019. "Sehingga pemerintahan tidak lagi efektif," tegasnya.
Karenanya, lanjut dia, butuh langkah-langkah strategis agar arah gerak pemerintahan dapat efektif. "Serta mampu mengimplementasikan program dan harapan publik," kata dia. (boy/jpnn)
JAKARTA -- Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan perombakan menteri Kabinet Kerja harus menegaskan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Eks Jamintel Kejagung RI Jan Maringka Didaulat Jadi Ketua Kawanua Minahasa Tenggara
- 3 Poin Penting dari KemenPANRB soal PPPK Paruh Waktu, Terakhir Bikin Lega
- Berapa Jam Kerja PPPK Paruh Waktu? Simak Penegasan KemenPANRB
- 5 Berita Terpopuler: KemenPAN-RB Loloskan Semua Honorer, tetapi Jangan Menolak PPPK Paruh Waktu, Semoga Masih Ada Harapan
- 60 Kasus Penyakit Mulut dan Kuku Ditemukan di Riau
- Polisi dan Satpol PP Evakuasi Kapal Nelayan yang Tenggelam di Pamekasan