Berharap Tak Ada Lagi Kegaduhan di Kabinet

jpnn.com - JAKARTA --  Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengatakan perombakan menteri Kabinet Kerja harus menegaskan penguatan arah gerak pemerintahan.

Ia mengingatkan, perombakan kabinet bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan atau membangun daya tawar dalam konteks penyeimbangan politik pemerintahan.

Menurut dia, menteri yang diangkat harus mampu menjembatani kepentingan politik presiden dengan harapan publik. "Kegaduhan dan miskomunikasi yang kerap terjadi diharapkan tidak lagi menjadi masalah karena kepentingan politik yang terbangun semata-mata untuk kepentingan rakyat," kata Muradi, Kamis (28/7).

Namun, lanjut Muradi, hal tersebut tidak mudah dilakukan mengingat waktu efektif pemerintahan hanya tinggal dua tahun. Sisa setahun lagi akan banyak digunakan untuk persiapan partai politik dalam menghadapi pemilihan legislatif dan presiden 2019. "Sehingga pemerintahan tidak lagi efektif," tegasnya.

Karenanya, lanjut dia, butuh langkah-langkah strategis agar  arah gerak pemerintahan dapat efektif. "Serta mampu mengimplementasikan program dan harapan publik," kata dia. (boy/jpnn)