Berhasil Mengatasi Kemiskinan, 18 Kabupaten/Kota di Jateng Raih Insentif Fiskal Lebih Dari Rp 101 M

Di antaranya melalui konvergensi program, perbaikan data pensasaran, kualitas implementasi program, dan mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat. 

Termasuk beragam program dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), tanggung jawab sosial perusahaan swasta maupun pemerintah, serta stakeholder terkait lain.

Kepala Bappeda Jateng Harso Susilo menambahkan jumlah penerima dana insentif fiskal 2024 lebih banyak dibandingkan 2023 yang hanya 10 kabupaten/kota.

Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan tren positif menurunnya penduduk miskin di Jawa Tengah dalam 10 tahun terakhir. 

Pada 2014 tercatat sebanyak 14,46 persen, di 2024 turun menjadi 10,47 persen. 

Diikuti penurunan angka kemiskinan ekstrem 2023 dari 1,1 persen menjadi 0,89 persen pada Maret 2024. 

"Kondisi ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menurunkan angka kemiskinan secara kolaboratif dan terpadu, termasuk kemiskinan ekstrem menuju 0 persen di sisa waktu 2024," katanya.

Raihan 18 kabupaten/kota ini melengkapi penghargaan serupa yang diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari pemerintah pusat pada pertengahan September 2024. Pemerintah Provinsi Jateng menerima Rp 5,6 miliar. (jpnn)