Berhasil Menurunkan Angka Kemiskinan Ekstrem, Pemprov Jateng Terima Dana Insentif Fiskal Rp 5,6 M
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menerima dana insentif fiskal atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2024, insentif fiskal yang diterima Pemprov Jateng Rp 5,6 miliar.
"Alhamdulillah, Jawa Tengah turun angka kemiskinan ekstremnya. Jateng termasuk sembilan provinsi yang mendapat apresiasi berupa insentif terkait dengan penurunan kemiskinan ekstrem," kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno di sela Rapat Koordinasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9).
Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng pada Maret 2024 sebanyak 3,70 juta orang, atau mengalami penurunan sebanyak 87,17 ribu (0,30 persen) dibandingkan Maret 2023 yang jumlahnya mencapai 3,79 juta. Untuk angka kemiskinan ekstrem, turun dari 1,97 persen pada 2022 menjadi 1,11 persen pada 2023.
"Kami masih punya pekerjaan rumah (PR) karena angkanya (kemiskinan ekstrem) belum nol persen. Ini adalah PR bersama. Mari bareng-bareng (mencapai target) dengan teman-teman (pemerintah) kabupaten kota," ungkap Sumarno.
Selain pemprov, sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Jateng juga mendapat apresisasi yang sama dari pemerintah pusat, di antaranya, Kota Salatiga, Kabupaten Pati dan Wonosobo.
Sumarno menyatakan bahwa ke depan pekerjaan rumah akan bertambah.
Sebab, sistem pengukuran kemiskinan ekstrem berubah menjadi berbasis pendapatan keluarga.
Dengan demikian, angka kemiskinan ekstrem diperkirakan akan menjadi lebih besar.
Pemprov Jateng menerima dana insentif fiskal Rp 5,6 miliar atas keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem
- Ini Strategi BAZNAS Jabar Mengurai Kemiskinan Ekstrem
- Ditarget Dua Pekan, Nana Sudjana Gerak Cepat Selesaikan Pemblokiran Rekening UD Pramono
- Kinerja Pelayanan Publik Pemprov Jateng Diganjar Penghargaan dari ORI
- Jamin Keselamatan Kerja, Penjabat Gubernur Jateng Pastikan Petugas Adhoc Dalam Pilkada Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan
- DPR Apresiasi Penjabat Gubernur Jateng Atas Respons Soal Isu Netralitas Kades dan Lurah
- Nana Sudjana Tekankan Kepala Desa dan Lurah Harus Netral dalam Pilkada