Berhemat Anggaran, Gubernur Gorontalo Tolak Mobil Dinas Baru

jpnn.com - GORONTALO - Imbauan Presiden RI Joko Widodo tentang perlunya melakukan penghematan anggaran langsung direspon oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Orang nomor 1 di Pemerintah Provinsi Gorontalo itu langsung mencoret usulan anggaran untuk pengadaan mobil dinas bagi gubernur dan wakil gubernur dalam RAPBD tahun 2015.

Saat memimpin rapat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Gorontalo, Kamis (6/11), Rusli menegaskan bahwa imbauan Presiden Jokowi tentang penghematan anggaran memang layak didukung. Selain itu, Rusli menganggap imbauan itu sejalan dengan niatnya memaksimalkan anggaran daerah untuk kepentingan rakyat.

Mobil dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo saat ini memang sudah digunakan sejak 2005, atau saat era kepemimpinan Fadel Muhammad-Gusnar Ismail.  Sementara untuk 2015, awalnya Pemprov Gorontalo menganggarkan pengadaan 4 unit mobil mewah untuk gubernur dan wakil gubernur senilai Rp 5,2 Milyar. Rencananya, anggaran itu untuk membeli 2 unit mobil Toyota Land Cruiser  dan 2 unit mobil sedan Toyota Camry.

Namun, Rusli memutuskan untuk mencoret anggaran pengadaan mobil itu.  “Setelah saya pikir pikir, tidak usah digantilah, kita manfaatkan saja yang sudah ada. Saya putuskan nggak usah beli mobnas baru. Mobil saya ganti Innova saja. Kalau toh tidak bisa, ya sudah saya pakai mobil pribadi saja. Saya punya mobil LC (Land Cruiser, red) dua tahun lalu saya beli, kondisinya masih bagus,” tutur Rusli.

Upaya menghemat anggaran di Pemprov Gorontalo tidak hanya dengan mencoret pengadaan mobil dinas gubernur dan wakil gubernur. Sebab, Rusli juga memutuskan untuk membatasi aparaturnya menggelar rapat-rapat di hotel berbintang.

Politikus Partai Golkar itu pun meminta anak buahnya memaksimalkan gedung pertemuan milik pemprov atau kantor kantor pemerintahan yang sudah ada untuk rapat dan pertemuan SKPD.

Selain itu, Rusli juga meminta setiap SKPD menghindari penggunaan perjalanan dinas yang bersifat seremonial. “Kalau cuma ikut acara peringatan hari ini, hari itu, sebaiknya nggak usah. Masih banyak urusan kerakyatan yang harus kita urusi. Saya lebih senang kalau setiap kepala SKPD turun langsung blusukan ke daerah-daerah. Lihat dan evaluasi bagaimana program yang kita sudah berikan kepada masyarakat,” tandasnya.(adv)