Beri Peluang Naikkan BBM, Demokrat Klaim Lebih Pro Rakyat

JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan keputusan lima fraksi yang tergabung dalam Setgab Koalisi (FPD, FPG, FPAN, FPPP dan FPKB) yang menyetujui penambahan pasal 7 ayat 6a pada UU APBNP 2012 justru lebih memerhatikan rakyat miskin.

Menurutnya, keputusan tersebut memberi ruang kepada pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap BBM bersubsidi jika terjadi fluktuasi ICP di atas rata 15 persen selama enam bulan. "Sudah barang pasti  penyesuaian harga BBM berpotensi menaikan harga-harga lainnya, namun hampir pasti hal ini terjadi sementara saja dan tentunya pemerintah sudah menyiapkan berbagai program agar kenaikan ini bisa diantisifasi," kata Herman di Jakarta, Senin (2/4).

Dijelaskannya, program itu misalnya  operasi pasar murah, penambahan raskin ke-13 dan 14, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), beasiswa untuk siswa tidak mampu, infrastruktur pedesaan dan banyak program reguler yang sudah teralokasikan di masing-masing kementerian.

"Jadi pemerintah sudah menyiapkan berbagai cara perlindungan sosial dan tidak mungkin pemerintah membiarkan rakyatnya terbebani dengan hal ini," kata Herman yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.