Beri Sanksi Tegas pada Pelanggar Protokol Kesehatan saat Pelaksanaan PPKM

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa Bali 11-25 Januari 2021, sangat efektif mendukung program vaksinasi Covid-19.

Saat ini, vaksin telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia.

Pelaksanaan vaksinasi tinggal menunggu Emergency Use of Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)  dan juga sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Azis, lonjakan kasus Covid-19 akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah. 

Karena itu, perlu dilakukan pembatasan untuk mendukung program vaksinasi tersebut. 

"PPKM merupakan langkah yang tepat untuk mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia," kata Azis, Jumat (8/1).

Pemerintah resmi menerapkan PPKM yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 yang diteken oleh Mendagri Tito Karnavian, Rabu (6/1),  dan dipublikasikan, Kamis (7/1), kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali. 

Azis berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi. Hal itu supaya pemda dapat menerbitkan peraturan pelaksana seperti perda untuk menunjang PPKM.