Beri Waktu Kabinet Kerja Unjuk Kemampuan

jpnn.com - JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy memberikan sejumlah catatan untuk Kabinet Kerja, yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Minggu (26/10).

Menurut Aboebakar, tidak adanya sosok menteri dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP) menandakan koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa saat Pilpres 2014, tidak pernah mengemis jatah kabinet.

"Ini membuktikan bahwa kami (KMP) tidak pernah minta jatah menteri," tegasnya.

Menurut Aboebakar, hal itu juga semakin mempertegas bahwa sampai saat ini KMP masih konsisten berada di luar pemerintahan. KMP akan tetap menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK. "Sampai saat ini kami masih konsisten untuk menjadi kekuatan penyeimbang di parlemen," katanya.

Ia pun menyatakan bahwa pengumuman nama menteri akan menjadi ujian buat Presiden Jokowi. "Banyak pihak yang masih mempertanyakan, kenapa kok masih ada menteri yang kemarin sudah dikasih tanda merah oleh KPK?" katanya. 

Di sisi lain ini juga akan menjadi uji nyali dan uji kejujuran buat KPK, apakah berani mengambil langkah tegas terhadap figur yang ditandai merah tapi masih diangkat sebagai menteri. Apalagi, janji itu pernah disampaikan di media massa oleh KPK. "Saya rasa KPK maupun Jokowi perlu memberikan klarifikasi soal ini, jangan sampai menjadi spekulasi liar," kata Aboebakar.

Ketiga, adanya menteri yang berlatar belakang pengusaha akan membawa resiko tertentu yaitu konflik kepentingan dengan usaha yang dimilikinya. Karenanya, ia mengingatkan hal ini harus diantisipasi dengan baik. "Pengelolaan kementerian berbeda dengan pengelolaan perusahaan," kata dia.

Ia mengingatkan, mungkin selama ini mereka mengelola perusahaan bisa bebas memberlakukan keuangan dan asset yang dimiliki. Namun sebagai menteri, mereka hanya sebagai pengelola yang terikat dengan berbagai peraturan perundang-undangan.