Berita Terbaru Seputar Agenda Sidang Kabinet Paripurna
jpnn.com, JAKARTA - Sidang kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu (6/3), belum memberikan gambaran tentang asumsi makro ekonomi tahun 2020.
Sidang itu sendiri membahas dua topik, yakni tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa sidang itu masih bersifat pendahuluan untuk mendengarkan arahan dan pandangan presiden, wakil presiden dan kabinet mengenai apa yang harus diperhatikan dalam menyiapkan fondasi Indonesia di tahun 2020.
BACA JUGA: Ekonomi Global Melambat, Pelaku Pasar Wait And See
"Tapi siklus di dalam pembahasan persiapan APBN ini, kami masih akan mempresentasikan lagi berdasarkan diskusi hari ini,” ucap Sri usai sidang kabinet tersebut.
Nantinya, kata dia, pembahasan lebih mendetail akan disampaikan di dalam sidang kabinet berikutnya, sekaligus akan menjadi bahan bagi pemerintah menyampaikan kebijakan ekonomi makro ke DPR pada Mei mendatang.
"Karena pada bulan Mei, kami sudah harus menyampaikan kebijakan ekonomi makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk 2020," jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Saat ditanya apakah sudah ada gambaran asumsi makro dari pembicaraan di sidang kabinet tersebut, Menkeu tidak memberikan angka.
Sidang Kabinet membahas dua topik yakni Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, dan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2020.
- Anak Buah Sri Mulyani Klaim Kondisi Perkonomian Indonesia Tetap Stabil jika PPN 12 Berlaku
- Buntut PPN 12 Persen, Pemerintah Bebaskan PPH ke Pekerja Padat Karya
- Ternyata Daging hingga Listrik Kena PPN 12 Persen, Begini Kriterianya
- Tarif PPN Resmi jadi 12 Persen, Sri Mulyani: Masih Relatif Rendah
- Menkeu: APBN Defisit Rp 401 Triliun
- Menkeu Sri Mulyani Buka-bukaan soal Nasib Ekonomi Indonesia pada 2025